lidikkrimsus 
Bekasi //lidikkrimsus.co.id – Dugaan arogansi anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Boby Agus Rahman (Fraksi PKB), semakin menyulut kemarahan publik. Namun yang lebih mengejutkan, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Syukron Hanas, justru bungkam ketika dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp.
Tidak adanya respons dari pimpinan dewan ini menimbulkan persepsi bahwa Ade Syukron Hanas sengaja menutup mata dan bahkan terkesan melindungi perilaku buruk anggotanya. Padahal, sebagai pucuk pimpinan DPRD, ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan lembaga dan menegakkan kode etik.
“Ketua DPRD diam saja, seolah-olah membiarkan bahkan melindungi. Ini preseden buruk. Kalau pimpinan lembaga legislatif saja enggan bersikap, jangan heran kalau arogansi terus tumbuh subur di tubuh DPRD,” tegas Panal Limbong, SH, MH, Kepala Bidang Hukum LSM KCBI.
LSM KCBI menilai, sikap bungkam Ketua DPRD sama bahayanya dengan tindakan arogansi itu sendiri. Sebab, pembiaran dari pucuk pimpinan berarti pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Sumber internal DPRD menyebut, praktik saling melindungi antaranggota bukan hal baru. Budaya “tutup mata” sudah lama menjadi penyakit di tubuh legislatif daerah, sehingga kasus-kasus pelanggaran etika kerap hilang tanpa jejak.
Kini publik menuntut transparansi. Diamnya Ketua DPRD tidak bisa ditafsirkan lain kecuali bentuk perlindungan terhadap anggotanya. Pertanyaannya: apakah DPRD Kabupaten Bekasi masih berpihak pada rakyat, atau hanya sibuk menjaga solidaritas internal meski harus mengorbankan kehormatan lembaga?
(red)
