Unggahan Medsos Seret Nama Pejabat Senior PT PLN (Persero), Publik Pertanyakan Etika dan Netralitas BUMNJejak Digital Pejabat PLN Jadi Sorotan, Klarifikasi Perusahaan Dinanti
lidikkrimsus 
JAKARTA, LIDIK KRIMSUS — Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh beredarnya tangkapan layar komentar bernada negatif yang dikaitkan dengan akun milik seorang pejabat senior PT PLN (Persero) berinisial HW. Nama tersebut ramai diperbincangkan di platform Threads dan sejumlah kanal media sosial lain, memicu pertanyaan serius soal etika pejabat publik di tubuh BUMN strategis.
Sejumlah unggahan memperlihatkan akun yang diduga milik HW aktif melontarkan komentar bernuansa sinis hingga merendahkan terhadap berbagai tokoh nasional. Figur yang disasar tidak main-main: mulai dari mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sejumlah menteri kabinet, hingga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka.
Dalam salah satu komentar yang beredar, akun tersebut menulis kalimat bernada meremehkan terhadap unggahan tokoh publik. Pada unggahan lain, komentar singkat dengan diksi kasar turut disematkan pada konten kunjungan Wakil Presiden ke sebuah sekolah—bahasa yang oleh banyak warganet dinilai tidak pantas keluar dari figur pejabat negara, apalagi di lingkungan BUMN.
Tak berhenti di situ, akun yang sama juga dikaitkan dengan komentar terhadap mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dengan ungkapan bernada emosional dan merendahkan. Rangkaian komentar ini memperkuat persepsi publik bahwa akun tersebut bukan sekadar akun pasif, melainkan aktif merespons isu-isu politik nasional secara terbuka.
Gelombang kritik pun menguat ketika identitas HW disebut-sebut sebagai pejabat senior PLN yang saat ini menjabat Executive Vice President (EVP) Pengadaan Transmisi, Gardu Induk, dan Material Terpusat pada Direktorat Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan. Posisi tersebut menempatkan HW pada simpul strategis pengelolaan proyek ketenagalistrikan nasional—sektor vital yang menuntut profesionalisme, integritas, dan netralitas tinggi.
“Ini bukan soal pendapat pribadi semata, tetapi soal etika pejabat publik dan citra institusi negara,” tulis salah satu warganet. Kritik serupa berulang di berbagai kolom komentar, menyoal apakah perilaku di ruang digital mencerminkan standar moral dan profesional seorang pejabat BUMN.
Di luar isu komentar politik, media sosial juga dibanjiri narasi lain yang menyeret aspek pribadi HW, mulai dari isu rumah tangga hingga klaim kedekatan dengan pihak tertentu yang disebut pernah mendatangi kantor PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (UIP JBB) di Gandul, Cinere, Depok. Namun, seluruh klaim tersebut belum didukung bukti maupun pernyataan resmi, dan sejauh ini hanya beredar sebagai spekulasi di ruang digital.
Beberapa unggahan bahkan mencoba mengaitkan HW dengan dugaan afiliasi ideologi tertentu. Klaim tersebut merujuk pada interaksi akun terkait pada akhir Mei 2025. Meski demikian, hingga kini tidak ada konfirmasi atau dokumen resmi yang membenarkan tudingan tersebut.
Secara rekam jejak, HW dikenal sebagai sosok berpengalaman di internal PLN. Berlatar belakang teknik sipil, ia tercatat pernah terlibat dalam proyek-proyek strategis nasional seperti PLTP Lahendong dan PLTU Tanjung Jati B, serta menempati berbagai posisi penting di unit konstruksi dan transmisi sebelum menduduki jabatan EVP.
Namun, di era keterbukaan digital,
Jejak media sosial kian dianggap sebagai cerminan karakter dan nilai seorang pejabat publik. Apa yang ditulis di ruang maya tak lagi bisa sepenuhnya dipisahkan dari jabatan struktural yang diemban.
Hingga berita ini diterbitkan, PT PLN (Persero) belum menyampaikan klarifikasi resmi terkait polemik tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan kepada Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, serta EVP Komunikasi Korporat & CSR PLN, Gregorius Adi Trianto.
Sementara itu, HW juga belum memberikan pernyataan ketika dikonfirmasi awak media pada Kamis (22/1/2025).
Publik kini menanti sikap resmi perusahaan: apakah polemik ini akan dibiarkan berlalu sebagai riuh sesaat media sosial, atau dijadikan momentum penegasan ulang soal etika, netralitas, dan tanggung jawab pejabat BUMN di ruang publik digital.
Tim
