Bupati Yulianto rapat peripurna bersama DPRD Pasbar. Bupati APBD 2027 Harus Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat.

Pasaman Barat– Lidikkrimsus.co.id–Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus mengutamakan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Hal tersebut disampaikan Yulianto dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (3/11), di ruang sidang Kantor DPRD Pasaman Barat.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati M. Ihpan, Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, pimpinan dan anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya. Sidang dipimpin Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah bersama unsur pimpinan DPRD.

Bupati Yulianto menyambut baik proses pembahasan KUA-PPAS yang telah dilakukan bersama Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang terukur, realistis, transparan, dan sesuai kebutuhan pembangunan.

Ia menekankan agar setiap program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan skala prioritas, memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperhatikan efektivitas penggunaan anggaran.

“Penyusunan APBD harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan yang matang. Kita ingin anggaran yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan, mendukung pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Dalam rancangan awal KUA-PPAS APBD 2027, pendapatan daerah Kabupaten Pasaman Barat direncanakan sebesar Rp1.159.292.900.498. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp167.269.268.455 dan pendapatan transfer sebesar Rp992.023.632.043.

Sementara itu, rencana belanja daerah juga ditetapkan sebesar Rp1.159.292.900.498, yang terdiri atas belanja operasi Rp997.903.176.880, belanja modal Rp53.529.896.021, belanja tidak terduga Rp2,5 miliar, dan belanja transfer Rp105.359.827.597. Adapun pembiayaan netto dan defisit daerah disepakati sebesar nol rupiah setelah pembahasan.

Bupati mengakui, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan dalam penyusunan APBD 2027, terutama dengan adanya proyeksi penurunan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan sumber pendapatan lainnya.

Untuk itu, ia meminta agar seluruh rencana pendapatan dan belanja dihitung kembali secara cermat sehingga sesuai dengan kapasitas fiskal riil daerah dan tidak menghambat pelaksanaan program pemerintahan maupun pembangunan.

Evaluasi terhadap rencana belanja seluruh perangkat daerah juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil, efektivitas program, dan keberlanjutan pelayanan publik. Selain itu, pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan anggaran untuk belanja wajib dan mengikat, terutama pembayaran gaji, tunjangan, serta kebutuhan operasional pemerintahan.

Perhitungan belanja pegawai, lanjutnya, harus dilakukan secara teliti dengan memperhatikan kebutuhan selama 12 bulan penuh agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan anggaran.

Di sisi pendapatan, Yulianto mendorong OPD terkait untuk mengoptimalkan potensi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Ia juga meminta agar aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan. Usulan tersebut perlu diselaraskan dengan hasil reses, kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana, khususnya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui program Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), juga harus diperhatikan.

Untuk mendukung hal tersebut, koordinasi antara TAPD, Bappelitbangda, dan BPBD perlu diperkuat agar kebutuhan anggaran penanganan serta pemulihan wilayah terdampak bencana dapat direncanakan secara terarah dan berkelanjutan.

Yulianto menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan menentukan prioritas, kualitas perencanaan, serta kesungguhan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan.

Sementara itu, dalam laporan Banggar DPRD disampaikan bahwa pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pembahasan internal Banggar, rapat bersama TAPD, pembahasan lanjutan, hingga finalisasi.

Proses tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian pembahasan di DPRD, termasuk penyampaian laporan Banggar, jawaban Bupati, pendapat akhir fraksi, serta jawaban Bupati atas pendapat akhir fraksi sebelum pengambilan keputusan.

Seluruh tahapan dilaksanakan untuk menyempurnakan kebijakan anggaran daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari RPJMD hingga RKPD Tahun 2027. ( Ipendi PLR )