Apresiasi Investasi di Brebes, Anton Pantura Tekankan Urgensi Kepatuhan Regulasi Kemitraan dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
lidikkrimsus 
BREBES, Lidikkrimsus.co.id – Tokoh masyarakat Kabupaten Brebes, Anton Pantura, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen para investor berskala besar maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang menanamkan modalnya di wilayah Brebes dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat setempat.
Menurut Anton, akselerasi masuknya investasi besar ke Kabupaten Brebes merupakan katalisator penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, keberlanjutan iklim investasi tersebut sangat bergantung pada sejauh mana korporasi mampu membangun inklusivitas ekonomi dengan melibatkan tenaga kerja serta pelaku usaha lokal.
“Kami memberikan apresiasi tinggi kepada para pelaku investasi besar yang telah hadir di Brebes dan membuktikan komitmennya dalam memberdayakan lingkungan sekitar.
Sinergi yang konstruktif antara pemilik modal dan potensi putra daerah merupakan fondasi utama agar ekspansi ekonomi ini berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Brebes,” ujar Anton Pantura dalam keterangannya di Brebes, Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, Anton mengingatkan agar seluruh entitas bisnis yang tengah melakukan pembangunan maupun operasional di Brebes tetap berpegang teguh pada koridor hukum terkait perlindungan dan pemberdayaan ekonomi daerah.
Secara yuridis, kewajiban tersebut telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, serta Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes mengenai ketenagakerjaan dan penanaman modal.
Merujuk pada kerangka regulasi tersebut, setiap investor di wilayah Brebes memiliki mandat hukum yang mencakup:
1. Integrasi Rantai Pasok dan Kemitraan Usaha: Mengakomodasi pengusaha lokal serta UMKM Brebes dalam ekosistem bisnis proyek, baik melalui skema subkontrak, distribusi logistik, layanan katering, maupun pengadaan material pendukung.
2. Prioritas Penyerapan Tenaga Kerja Lokal: Mengutamakan warga ber-KTP Brebes dalam struktur rekrutmen tenaga kerja, khususnya pada sektor non-spesialis dan operasional lapangan di ring-1 kawasan pembangunan.
3. Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR): Merealisasikan program pemberdayaan sosial-ekonomi yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Konsekuensi Hukum dan Sanksi Administratif
Anton menegaskan bahwa negara melalui pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Brebes memiliki instrumen hukum yang tegas terhadap investor yang mengabaikan mandat kemitraan dan pemberdayaan lingkungan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 34 UU Nomor 25 Tahun 2007 dan PP Nomor 7 Tahun 2021, ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut berimplikasi pada sanksi administratif secara bertahap, meliputi:
• Peringatan Tertulis: Teguran resmi dari otoritas berwenang agar perusahaan segera melakukan penyesuaian kebijakan pengadaan dan ketenagakerjaan.
• Pembatasan Kegiatan Usaha: Penghentian sementara sebagian aktivitas operasional atau penangguhan fasilitas kemudahan berusaha.
• Pencabutan Insentif Fiskal Daerah: Pembatalan fasilitas keringanan pajak daerah, retribusi, serta insentif perizinan lainnya yang sebelumnya diberikan pemerintah daerah.
• Denda Administratif: Pengenaan sanksi finansial sesuai dengan ketentuan pelanggaran kemitraan antara usaha besar dan UMKM.
• Pembekuan hingga Pencabutan Izin Usaha: Sanksi tertinggi berupa pembekuan kegiatan penanaman modal hingga pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara permanen.
Di sisi lain, Anton Pantura juga mendorong para pelaku usaha lokal dan UMKM di Kabupaten Brebes untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, kelengkapan legalitas formal, serta kepatuhan terhadap standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dengan kesiapan profesional tersebut, kemitraan strategis antara investor dan pengusaha daerah dapat terwujud secara setara dan berkelanjutan.
Red.
