BREBES //kidikkrimsus.co.id — Pelaksanaan proyek infrastruktur drainase di kawasan Jalan Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, menuai sorotan tajam dan kecaman dari masyarakat. Pemasangan beton pracetak atau U-ditch di wilayah tersebut dikerjakan secara serampangan tanpa dilandasi lantai kerja (peluran / lean concrete) serta tidak dilengkapi dengan papan informasi proyek di lokasi kegiatan.Sabtu 14/11/2026
Berdasarkan pantauan di lapangan, unit-unit U-ditch langsung diletakkan di atas galian tanah mentah tanpa lapisan pasir urug atau pengecoran dasar yang memadai. Kondisi ini dinilai mengabaikan standar teknis konstruksi pekerjaan umum, sehingga mengancam kualitas dan umur rencana (design life) infrastruktur tersebut.
Ancaman Teknis: Rawan Amblas, Bergeser, dan Bocor
Pelaksanaan pemasangan U-ditch yang mengabaikan prosedur teknis standar dikhawatirkan memicu sejumlah masalah serius dalam jangka pendek:
Penurunan Tidak Merata (Differential Settlement): Tanah dasar yang tidak dilapisi lantai kerja beton mutu rendah (K-100/B0) akan mudah amblas ketika terbebani material beton dan aliran air, menyebabkan sambungan antar-U-ditch bergeser atau patah.
Elevasi dan Kemiringan (Slope) Tidak Stabil: Aliran air berpotensi terhambat dan memicu genangan karena kemiringan saluran sulit dikontrol secara presisi di atas tanah galian mentah.
Kebocoran Saluran: Celah sambungan yang merenggang akibat pergeseran tanah akan membuat air limbah merembes dan menggerus fondasi di sekitar badan jalan Kelurahan Pasarbatang.
Langgar Transparansi Publik (KIP) dan UU Pengadaan Barang/Jasa
Selain masalah teknis pengerjaan, proyek fisik di Jalan Kelurahan Pasarbatang ini juga berjalan tanpa transparansi. Di lokasi kegiatan, tidak ditemukan satupun papan nama proyek yang wajib dipasang sesuai ketentuan perundang-undangan.
Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Peraturan Presiden terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap kegiatan yang menggunakan keuangan negara wajib memuat informasi transparan, meliputi:
Nama kegiatan dan lokasi pekerjaan di Kelurahan Pasarbatang.
Sumber anggaran (APBD Kabupaten Brebes / Dana Kelurahan / sumber lainnya).
Nilai kontrak pekerjaan.
Batas waktu dan masa pelaksanaan.
Nama kontraktor pelaksana serta konsultan pengawas.
Ketiadaan papan nama ini memicu kecurigaan warga bahwa proyek tersebut minim pengawasan dan berpotensi dikerjakan secara asal-asalan.
Warga Desak Dinas PUPR dan Inspektorat Kabupaten Brebes Turun Tangan
Masyarakat dan tokoh pemuda setempat mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Brebes serta Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes untuk segera menerjunkan tim pengawas dan audit investigasi ke lokasi di Kelurahan Pasarbatang.
Warga menuntut agar bagian saluran yang telah terpasang tanpa prosedur teknis tersebut segera dibongkar dan diperbaiki sesuai spesifikasi teknik yang benar sebelum dilakukan serah terima pekerjaan. Jika pihak pelaksana atau pemborong mengabaikan teguran ini, warga berencana melayangkan laporan resmi melalui kanal aduan nasional SP4N-LAPOR! dengan melampirkan bukti dokumentasi visual kondisi di lapangan.( Red )
