BOGOR, LidikKrimsus.co.id – Persoalan dugaan tumpang tindih dan klaim penguasaan lahan yang melibatkan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) di wilayah Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, kembali menjadi sorotan. Pemerintah Desa Nambo bersama Pemerintah Desa Bantarjati meminta perusahaan membuka dokumen kepemilikan dan riwayat penguasaan lahan yang selama ini dipersoalkan masyarakat.
Persoalan tersebut mencuat dalam musyawarah yang digelar Pemerintah Desa Nambo di aula kantor desa, Selasa (17/11/2026). Pertemuan itu dihadiri perwakilan PT SBI, Kepala Desa Nambo, Kepala Desa Bantarjati, Sekretaris Desa, perangkat RT/RW, kepala dusun, tokoh masyarakat, Bhabinkamtibmas, serta jajaran Pemerintah Desa Nambo.
Salah satu persoalan yang dipertanyakan berkaitan dengan klaim lahan sekitar 41 hektare, termasuk kurang lebih 9 hektare tanah yang menurut keterangan pihak desa merupakan aset desa dan telah lama dipersoalkan sejak 2003.
Mantan Kepala Desa Nambo, Emin Janipan, yang mengaku mengetahui sejarah persoalan tanah tersebut, menyampaikan bahwa perjuangan meminta kejelasan status lahan sudah berlangsung bertahun-tahun. Ia juga menyoroti lahan yang menurut informasi masyarakat telah dibebaskan perusahaan sekitar 1974–1975.
Namun, menurut pihak desa, hingga musyawarah berlangsung belum terdapat kejelasan dokumen yang dapat menjawab seluruh persoalan klaim dan batas lahan tersebut.
Persoalan kembali mengemuka setelah PT SBI melakukan pemasangan patok baru sekitar Juni 2026. Pemasangan tersebut disebut sebagai bagian dari rekonstruksi batas atas perintah kementerian.
Emin Janipan mempertanyakan apakah pemasangan patok tersebut masih mengikuti titik batas sebelumnya atau justru mengalami pergeseran, baik ke dalam maupun ke luar wilayah yang selama ini dikuasai perusahaan.
“Kalau memang ada perubahan, harus jelas. Apakah lahan masyarakat yang sebelumnya dimanfaatkan justru masuk dalam penguasaan perusahaan? Status tanahnya juga harus dipastikan, apakah tanah milik, tanah garapan, atau bentuk penguasaan lainnya,” demikian substansi pernyataan Emin dalam musyawarah tersebut.
Ia meminta agar pengecekan lapangan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat yang berbatasan langsung dengan lokasi.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan tanpa tahapan penyelesaian yang jelas. Emin juga meminta agar pimpinan PT SBI turun langsung untuk membahas persoalan yang dinilai sudah berlangsung cukup lama.
“Jangan sampai hak masyarakat terabaikan. Kalau memang perusahaan memiliki hak atas tanah tersebut, silakan dibuktikan dan diselesaikan secara terbuka,” tegasnya dalam forum tersebut.
Sementara itu, Kepala Desa Bantarjati, Supena Jaya Atmaja, turut meminta agar penyelesaian sengketa tidak hanya berdasarkan penjelasan lisan, melainkan harus didukung dokumen dan data pertanahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah desa perlu dihargai dan dilibatkan dalam proses rekonstruksi batas, meskipun pemasangan patok disebut merupakan permintaan atau perintah dari pihak pemerintah provinsi.
Supena juga meminta agar PT SBI menghadirkan pimpinan perusahaan dan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membuka dokumen terkait riwayat pelepasan hak, sertifikat, serta batas-batas lahan yang dipersoalkan.
“Kami mengharapkan by data. Jangan hanya bicara. Kalau memang tanah itu sudah dibebaskan sejak 1974–1975, tunjukkan dokumen pelepasan haknya, siapa yang menerima, dan bagaimana riwayat administrasinya,” demikian penegasan Supena dalam musyawarah.
Ia turut menyinggung pengalaman persoalan administrasi pertanahan di wilayah Desa Bantarjati yang menurut keterangannya pernah dipertanyakan hingga akhirnya dilakukan peninjauan kembali bersama pihak terkait.
Karena itu, ia berharap persoalan yang melibatkan PT SBI tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan melalui pemeriksaan dokumen secara terbuka
Dalam musyawarah tersebut, terdapat dua hal utama yang diminta segera ditindaklanjuti.
Pertama, memastikan apakah pemasangan patok baru mengalami perubahan titik dibandingkan batas sebelumnya, termasuk memastikan apakah terdapat lahan masyarakat yang terdampak rekonstruksi batas.
Kedua, membuka dan memeriksa dokumen pertanahan, termasuk riwayat pembebasan lahan, pelepasan hak, serta kewajiban pihak pengguna lahan apabila terdapat penguasaan atau pemanfaatan tanah yang masih menyisakan persoalan dengan masyarakat.
Hingga musyawarah berakhir, belum tercapai kesepakatan penyelesaian. Pihak perusahaan disebut belum dapat memperlihatkan dokumen yang diminta dalam forum tersebut dan menyampaikan bahwa pemasangan patok merupakan tindak lanjut perintah kementerian.
Kondisi ini membuat pemerintah desa dan tokoh masyarakat meminta adanya pertemuan lanjutan dengan melibatkan pimpinan PT SBI, BPN, pemerintah desa, serta perwakilan masyarakat.
Persoalan ini membutuhkan penelusuran dokumen secara menyeluruh agar tidak berkembang menjadi konflik sosial berkepanjangan.
PT SBI perlu diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan mengenai dasar hukum penguasaan lahan, riwayat pembebasan tanah pada 1974–1975, dasar rekonstruksi batas, serta dokumen yang menjadi landasan pemasangan patok pada Juni 2026.
Di sisi lain, pemerintah desa dan masyarakat juga perlu menunjukkan dokumen pendukung atas klaim aset desa maupun penguasaan lahan yang dipersoalkan.
BPN diharapkan dapat memfasilitasi pemeriksaan data yuridis dan fisik pertanahan agar batas serta status hukum setiap bidang tanah dapat diketahui secara objektif.
Sebab, persoalan ini bukan semata-mata mengenai pemasangan patok, melainkan menyangkut kepastian hukum pertanahan, transparansi pengelolaan aset, serta perlindungan hak masyarakat.
(AM)
