Kabupaten Bogor,Lidikkrimsus.co.id — Konflik tata kelola lahan hutan di areal garapan Kelompok Tani Hutan (KTH) Daun Sejati Jaya kian memanas dan menuai sorotan publik. Pihak Koperasi diduga kuat berupaya menguasai secara penuh areal lahan seluas 19 hektar tanpa pernah melakukan komunikasi maupun musyawarah dengan para petani penggarap yang namanya sah tercantum dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Ketua KTH Daun Sejati Jaya, Pak Andi, mengecam keras tindakan sepihak dari pihak Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Koperasi, dan oknum Perhutani yang dinilai menabrak prosedur verifikasi faktual dan melangkahi hak-hak masyarakat lokal.
“Tidak pernah ada verifikasi di lapangan dari pihak Pokdarwis, Koperasi, maupun Perhutani sebelum penerbitan SK KKP. Koperasi juga tidak pernah berkomunikasi dengan para penggarap dan terkesan ingin menguasai penuh lahan tersebut,” tegas Pak Andi.
Rencana Koperasi di Lahan 19 Hektar dan Ketidakpastian Pokdarwis
Pak Andi menyoroti ketidakjelasan arah dan skema yang diusung pihak koperasi di atas lahan seluas 19 hektar tersebut. Padahal, para petani penggarap yang mengolah lahan itu secara faktual telah terdaftar resmi dalam lampiran PKS.
Tidak hanya para penggarap, masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sendiri disebut tidak mendapatkan kejelasan spesifik mengenai langkah dan tindakan yang akan dijalankan oleh pihak koperasi. Pembangunan fisik seperti gapura dan rencana mushola di lapangan dilakukan secara tiba-tiba tanpa sosialisasi.
Konflik ini juga diduga menyeret nama (Hj A) yang kini menjadi target sorotan utama jajaran pengurus KTH Daun Sejati Jaya. Meskipun nama (Hj A);tidak tercantum dalam dokumen PKS maupun lampirannya, sosok tersebut diduga memiliki peran sentral di balik masuknya koperasi ke kawasan tersebut.
Menurut Pak Andi, (Hj A) menduduki posisi krusial yang diduga menggandeng koperasi masuk ke lokasi dengan dalih memiliki “konsep pengembangan”.
“Padahal lahan garapan yang diklaim oleh (Hj A) tersebut diduga kuat sudah dijual-jualkan. Sekarang malah menggandeng koperasi bawa-bawa konsep, sementara dia sendiri tidak ada dalam dokumen PKS maupun lampirannya. Ini yang kami pertanyakan dan minta diusut tuntas,” cetus Pak Andi.
Kronologi Teguran dan Penghentian Paksa di Lapangan
Aksi sepihak Koperasi dan Pokdarwis di atas areal garapan aktif akhirnya memicu reaksi tegas para petani. Pada Sabtu, 14 November 2026, pengurus dan anggota KTH Daun Sejati Jaya mendatangi lokasi dan melayangkan teguran keras sebanyak dua kali.
Teguran pertama dilayangkan pada pagi hari saat pekerja memulai aktivitas pendirian gapura. Teguran kedua dilakukan pada siang hari sekitar pukul 12.30 WIB ketika kegiatan pembangunan masih berlanjut.
“Kami tegur keras dan kami hentikan aktivitasnya di lokasi. Kami minta pihak yang menyuruh, mendanai, dan bertanggung jawab atas kegiatan ini datang langsung menemui kami para penggarap sah untuk memberikan penjelasan transparan,” ujar Pak Andi.
KTH Daun Sejati Jaya mendesak instansi berwenang dan pihak Gakkum untuk turun tangan menelusuri kejanggalan prosedur penerbitan SK KKP serta aliran dana yang melibatkan pihak-pihak di luar PKS. Para petani menyatakan akan terus bersiaga menjaga lahan garapan mereka dari segala bentuk penguasaan sepihak.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KTH Daun Sejati Jaya tetap bersiap mengawal dan mempertahankan lahan garapannya dari potensi konflik lanjutan.
(red)
