Skip to content
20 November 2026
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
Media Cyber Lidik Krimsus

Media Cyber Lidik Krimsus

Akurat Dan Terpercaya Dalam Menginvestigasi

  • Home
  • Internasional
  • Nasional
  • TNI
  • Polri
  • Daerah
  • Brebes
  • Jawa Tengaah
  • Jawa Timur
  • Jawa Barat
  • Jakarta
  • Kriminal
  • Lembaga
  • Kejagung RI
  • Kementrian RI
  • KPK
  • News Populer
  • Populer
  • Maluku
  • Sulawesi
  • Sumatera
  • Music
  • Kalimantan
  • Keamanan
  • Model
  • Kesehatan
  • Sejarah
  • Sosial
  • Religi
  • Trends
  • Tips & Tricks
  • Puncak Jaya
  • Papua
  • Box Redaksi
  • Media Cyber
  • Uncategorized
LIDIK KRIMSUS TERUPDATE
  • Home
  • Bogor
  • Perda atau Perbup untuk Tanah Kavling? KCBI Tagih Kejelasan Sikap Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor
  • Bogor

Perda atau Perbup untuk Tanah Kavling? KCBI Tagih Kejelasan Sikap Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor

Andre Antonio 19 November 2026

 

BOGOR, LidikKrimsus.co.id –  Maraknya aktivitas penjualan dan pengembangan tanah kavling di Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan. Persoalan tersebut dinilai membutuhkan kepastian hukum, terutama menyangkut tata ruang, perizinan, perlindungan konsumen, serta batas kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pengembang kavling.

Ketua DPC LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI), Agus Marpaung, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, khususnya Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, serta Komisi I DPRD, agar segera mengambil langkah konkret dalam mendorong pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur aktivitas penjualan dan pengembangan tanah kavling.

Menurut Agus, hingga November 2026, persoalan tanah kavling masih membutuhkan kejelasan regulasi. Peraturan yang selama ini menjadi landasan penyelenggaraan perumahan, bangunan gedung, dan penataan ruang dinilai belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai karakteristik kegiatan jual-beli tanah kavling.

“Persoalan kavling ini sudah berulang kali kami soroti dan sampaikan kepada DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Komisi I. Kami meminta agar persoalan ini tidak terus dibiarkan tanpa kepastian hukum. Pemerintah daerah bersama DPRD harus segera membahas dan menghadirkan regulasi yang jelas,” tegas Agus. Kamis (19/11/2026).

Ia menilai, pembentukan regulasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi masyarakat sebagai calon pembeli maupun para pelaku usaha yang menjalankan bisnis penjualan tanah kavling.

Agus juga mempertanyakan sejauh mana pembahasan regulasi tersebut telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bogor.

“Kami mempertanyakan kepada Sekretaris Daerah, apakah pembahasan regulasi tanah kavling masih berjalan di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD? Jika memang masih dibahas, sampai sejauh mana perkembangannya dan kapan masyarakat bisa mendapatkan kepastian?” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji secara serius apakah pengaturan teknis dapat dituangkan melalui Peraturan Bupati (Perbup), atau justru membutuhkan Peraturan Daerah (Perda), terutama apabila terdapat kebutuhan membentuk norma hukum pokok dan ketentuan sanksi yang belum memiliki dasar dalam peraturan lebih tinggi.

Ia menegaskan, Perbup pada prinsipnya dapat mengatur pelaksanaan teknis dan administratif sepanjang memiliki landasan kewenangan yang sah. Namun, Perbup tidak dapat digunakan untuk menciptakan norma atau sanksi baru yang seharusnya menjadi materi muatan Perda maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Agus menyebutkan, sejumlah regulasi daerah yang selama ini berkaitan dengan bangunan dan kawasan permukiman antara lain Perda Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2000, Perda Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta regulasi mengenai bangunan gedung.

Namun, menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh regulasi tersebut untuk memastikan apakah pengaturan mengenai pemecahan bidang tanah, pemasaran kavling, prasarana dan sarana lingkungan, serta kewajiban pengembang sudah memadai.

“Jangan sampai masyarakat dan pengusaha berada dalam ketidakpastian. Harus ada aturan yang membedakan secara jelas antara penjualan tanah kavling dengan pembangunan kawasan perumahan yang memang membutuhkan persyaratan dan perizinan tersendiri,” ungkapnya.

Agus juga menyoroti semakin berkembangnya aktivitas penjualan tanah kavling di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor, khususnya Bogor Timur, termasuk kawasan sekitar jalur Puncak Dua dan Kecamatan Sukamakmur.

Menurutnya, perkembangan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena sebagian lahan yang dipasarkan berada di kawasan pertanian, perkebunan, maupun wilayah yang harus disesuaikan dengan ketentuan tata ruang.

Ia mengingatkan bahwa penjualan tanah dalam bentuk kavling tidak serta-merta memberikan hak kepada pembeli untuk langsung mendirikan bangunan. Kejelasan status hak atas tanah, kesesuaian pemanfaatan ruang, akses jalan, serta ketentuan perizinan harus menjadi perhatian sebelum transaksi dilakukan.

“Jangan sampai masyarakat membeli tanah dengan harapan bisa membangun rumah, tetapi kemudian menghadapi persoalan karena lahannya tidak sesuai tata ruang atau belum memenuhi ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ia juga mempertanyakan efektivitas teguran administratif yang selama ini dilakukan oleh pemerintah kecamatan maupun pengawasan Satpol PP terhadap aktivitas pengembangan kavling.

Menurut Agus, setiap tindakan penertiban harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk kewenangan pejabat yang melakukan tindakan serta ketentuan yang diduga dilanggar.

“Kalau ada pelanggaran, tentu harus ditindak sesuai aturan. Tetapi pertanyaannya, dasar hukum apa yang digunakan? Pemerintah juga harus menjelaskan secara terbuka agar tidak muncul kesan penindakan dilakukan tanpa landasan hukum yang jelas,” ujarnya.

Di sisi lain, Agus berpandangan bahwa keberadaan usaha tanah kavling juga memiliki potensi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, kegiatan usaha tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, serta berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan dan kewajiban yang berlaku.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya melihat persoalan kavling dari sisi penertiban, tetapi juga mempertimbangkan pembinaan dan penataan usaha agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat berkembang secara tertib dan bertanggung jawab.

“Pengusaha kavling juga harus mendapatkan perlindungan melalui kepastian regulasi. Begitu pula masyarakat sebagai pembeli harus dilindungi. Jangan sampai ada pengusaha yang ingin menjalankan usaha secara benar justru kesulitan karena ketidakjelasan aturan,” tuturnya.

Ia menambahkan, pengembangan usaha kavling di Bogor Timur perlu diarahkan agar tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, kesesuaian tata ruang, dan kepentingan masyarakat setempat.

Agus berharap Bupati Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor segera membuka pembahasan secara transparan dengan melibatkan perangkat daerah terkait, pelaku usaha, organisasi masyarakat, serta unsur masyarakat yang terdampak.

“Tujuan kami bukan menghambat investasi atau kegiatan ekonomi masyarakat. Justru kami ingin usaha berkembang, tenaga kerja terserap, PAD meningkat, tetapi semuanya berjalan sesuai hukum. Jangan sampai slogan Bogor Istimewa hanya menjadi jargon jika kepastian hukum dan perlindungan masyarakat belum diwujudkan,” pungkasnya.

 

(red)

jumlah pengunjung 39

Related Stories

Dugaan Penyerobotan Lahan Garapan KTH Daun Sejati Jaya: Koperasi Ingin Kuasai 19 Hektar Sepihak.
  • Bogor

Dugaan Penyerobotan Lahan Garapan KTH Daun Sejati Jaya: Koperasi Ingin Kuasai 19 Hektar Sepihak.

TEGURAN CAMAT TAK DIGUBRIS? PRIME EAST BOGOR DIDUGA MASIH GASPOL PROMOSI, KCBI DESAK PENINDAKAN!
  • Bogor

TEGURAN CAMAT TAK DIGUBRIS? PRIME EAST BOGOR DIDUGA MASIH GASPOL PROMOSI, KCBI DESAK PENINDAKAN!

Sengketa Lahan 9 Hektare di Klapanunggal Memanas, Pemdes Nambo dan Bantarjati Desak PT SBI Buka Dokumen
  • Bogor

Sengketa Lahan 9 Hektare di Klapanunggal Memanas, Pemdes Nambo dan Bantarjati Desak PT SBI Buka Dokumen