Skip to content
20 November 2026
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
Media Cyber Lidik Krimsus

Media Cyber Lidik Krimsus

Akurat Dan Terpercaya Dalam Menginvestigasi

  • Home
  • Internasional
  • Nasional
  • TNI
  • Polri
  • Daerah
  • Brebes
  • Jawa Tengaah
  • Jawa Timur
  • Jawa Barat
  • Jakarta
  • Kriminal
  • Lembaga
  • Kejagung RI
  • Kementrian RI
  • KPK
  • News Populer
  • Populer
  • Maluku
  • Sulawesi
  • Sumatera
  • Music
  • Kalimantan
  • Keamanan
  • Model
  • Kesehatan
  • Sejarah
  • Sosial
  • Religi
  • Trends
  • Tips & Tricks
  • Puncak Jaya
  • Papua
  • Box Redaksi
  • Media Cyber
  • Uncategorized
LIDIK KRIMSUS TERUPDATE
  • Home
  • Nasional
  • Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR RI Resmi Sahkan 10 Point UU Perampasan Aset.
  • Berita Terkini
  • DPR RI
  • DPR RI/DPRD
  • Hukum
  • Humas Polri
  • Internasional
  • Jakarta
  • Kapolri
  • Kejagung RI
  • Kementrian RI
  • Nasional
  • News Populer
  • Pemerintah
  • Polri
  • Presiden RI
  • Sejarah
  • Sosial

Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR RI Resmi Sahkan 10 Point UU Perampasan Aset.

lidikkrimsus 20 November 2026

JAKARTA,Lidikkrimsus.co.id – 19 November 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang.

Keputusan bersejarah setelah penantian panjang selama 18 tahun ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026)

Pengesahan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap laporan hasil Pembicaraan Tingkat I yang disampaikan oleh Ketua Panitia Kerja (Panja) sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa percepatan penyelesaian regulasi ini—yang rampung hampir satu bulan lebih cepat dari target awal 15 Desember 2026—didasari oleh urgensi kebutuhan hukum di tengah masyarakat.

“Undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai.

Insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang dikhawatirkan masyarakat sudah kita antisipasi,” ujar Puan Maharani usai memimpin jalannya sidang paripurna.

Paradigma Baru Pemulihan Aset
Dalam laporannya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset membawa transformasi paradigma penegakan hukum di Indonesia.

Jika sebelumnya penegakan hukum berfokus pada pemidanaan badan pelaku, kini negara memiliki instrumen kuat untuk mengejar dan memulihkan kerugian keuangan negara serta kerugian korban kejahatan secara efektif.

Selama proses penyusunan, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan melibatkan akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, hingga elemen masyarakat sipil guna menjamin partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

10 Pokok Pengaturan dalam UU Perampasan Aset
Undang-undang yang baru disahkan ini memuat 10 substansi krusial guna memastikan efektivitas penegakan hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang, yakni:

1. Jaminan Perlindungan HAM: Mengedepankan prinsip keadilan, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2. Perluasan Cakupan Tindak Pidana: Tidak hanya mencakup korupsi, tetapi juga narkotika, terorisme, perdagangan orang, hingga penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas (seperti investasi bodong, judi daring, dan penipuan kripto).

3. Ancaman Pidana Tetap Berlaku: Perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku; ancaman hukuman pokok—termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan—tetap berjalan.

4. Mekanisme Tanpa Putusan Pidana (Non-Conviction Based): Negara dapat merampas aset bernilai minimal Rp1 miliar tanpa menunggu putusan pidana apabila pelaku meninggal dunia, melarikan diri (buron), mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

5. Perlindungan Pihak Ketiga: Menjamin perlindungan hukum dan mekanisme pembuktian yang adil bagi pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beriktikad baik.

6. Prioritas Pengembalian kepada Korban: Memastikan aset hasil kejahatan dikembalikan secara optimal kepada para korban tindak pidana dan dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat luas.

7. Pembentukan Badan Pengelola Aset: Mengamanatkan pembentukan badan khusus yang terpisah dari aparat penegak hukum untuk menyimpan, memelihara, dan mengelola aset secara profesional.

8. Pengawasan Independen: Membentuk badan pengawas independen untuk mengawasi seluruh tahapan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala.

9. Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang: Memasang pagar pembatas hukum yang ketat agar regulasi ini tidak dijadikan alat kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum.

10. Transparansi Berbasis Teknologi Informasi: Mewajibkan sistem tata kelola aset digital yang terintegrasi dan akuntabel.

Dengan disahkannya beleid ini di tingkat parlemen, naskah Undang-Undang Perampasan Aset selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani dan diundangkan dalam Lembaran Negara, sekaligus menjadi dasar penyusunan aturan pelaksana dan pembentukan kelembagaan terkait.

Redaksi, Lidikkrimsus.

jumlah pengunjung 23

Related Stories

Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik*
  • Jakarta

Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik*

Presiden Prabowo Paparkan Ketegasan RI Tangani Karhutla di KTT ke-49 ASEAN: 17 Konsesi Dicabut, 104 Perusahaan Diselidiki.
  • Internasional
  • Kementrian RI
  • Nasional
  • Pemerintah
  • Presiden RI

Presiden Prabowo Paparkan Ketegasan RI Tangani Karhutla di KTT ke-49 ASEAN: 17 Konsesi Dicabut, 104 Perusahaan Diselidiki.

TURUT BERDUKA CITA Innalillahi wa inna ilaihi raji’un
  • Berita Terkini
  • Nasional
  • Pasaman Barat

TURUT BERDUKA CITA Innalillahi wa inna ilaihi raji’un