lidikkrimsus 
Brebes// Lidikkrimsus.co.id – Puluhan Warga Desa Pengaradan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes pertanyakan tentang adanya pembangunan yang di nilai kurang merata,karena dalam pelaksanaan pembangunan pilih pilih,sehingga warga pedukuhan Kramat sari adakan audensi kekantor Desa .
Kegiatan audensi tersebut tim DPC Lindu aji Brebes ikut mengawal serta di hadiri kepala desa juga sekdes serta perangkat desa lainya
Disampaikan Umaraji selaku tokoh masyarakat menginginkan adanya pembangunan yang merata,karena saat ini ada jalan yang sangat membutuhkan perbaikan,di RT 01 RW 05 karena pada saat turun hujan tersebut susah di lalui serta jembatan minta di perbaiki agar bisa di lalui kendaraan roda empat .jelasnya
Disamping itu warga juga mempertanyakan adanya surat pemberitahuan pajak tunggakan ( SPPT ) yang warga sudah membayar namun tupi atau tunggakan pajak Masi nongol di tahun yang sudah lalu.kususnya warga pedukuhan Kramat sari di RW 05
Hal tersebut membuat warga mempertanyakan kemana uang pajak yang warga sudah membayar.karena pada saat pembayaran pajak tupi tidak di berikan sehingga timbul pertanyaan pajak dari tahun 2023,2024 di kemanakan.jumat 21/2/2025
Jono salah satu perwakilan warga,” saya dari RT 5 mempertanyakan kepada kepala desa,saya tiap tahun selalu bayar pajak bumi dan bangunan namun tagian selalu datang untuk membayar pajak,padahal semua warga di RT 5 taat pajak.
Sementara pada saat pembayaran pajak kepada sala satu perangkat desa yang sebagai petugas penarikan pajak sebut saja udin.di duga menggelapkan uang pajak.
Di jelaskan Runda kades bahwa pembangunan kami tidak pilih pilih semua akan mendapatkan p mbangunan cuma bertahap,dan masalah penarikan pajak desa tidak tahu,karena ada yang berwewenang,karena SPPT tersebut sudah di bagikan ke tiap tiap perangkat desa untuk menyebarkan ke warga untuk membayar pajak dan itu semua di bagi pertiap blok agar mudah dan terjangkau.jelas kades
Dilanjut Andri selaku sekdes bahwa penarikan pajak ke tiap warga itu memang benar di bebankan ke perangkat untuk menarik pajak dan itu semua di bagi perwilayah atau perblok agar mudah dalam mendatangi.adapun uang pajak yang warga sudah membayar namun belum masuk ke data kami atau pemdes itu berarti bukan kewenangan kami atau itu beda urusan.katanya
Dalam kegiatan audensi berjalan dengan aman d
an tertib ( teguh wiguna )
