Komisi IV DPRD Kota Bogor Kritik Permohonan THR dan Gaji ke-13 oleh Petinggi RSUD: Etika dan Prioritas Anggaran Dipertanyakan
lidikkrimsus 
Jakarta, LIDIK KRIMSUS – II Komisi IV DPRD Kota Bogor menyampaikan kekecewaannya terhadap surat edaran yang beredar luas di masyarakat, yang ditandatangani oleh Direktur Utama RSUD Kota Bogor, Ilham Chaidir. Surat tersebut berisi permohonan rekomendasi terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pejabat struktural di RSUD Kota Bogor, dengan usulan penambahan penghasilan sebesar lima persen dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Bogor.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti, secara tegas menyoroti permohonan tersebut sebagai tindakan yang tidak etis, mengingat kondisi keuangan daerah saat ini menuntut efisiensi anggaran. Menurutnya, dalam situasi yang memerlukan prioritas anggaran untuk kepentingan masyarakat, pengajuan tambahan dana untuk kepentingan pejabat struktural justru menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap kebutuhan layanan publik.
“Ini adalah tindakan yang tidak elok dan tidak menunjukkan empati. Dalam kondisi di mana efisiensi anggaran menjadi keharusan, seharusnya dana yang ada diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pejabat struktural,” ujar Endah pada Selasa (25/3/2025).
Lebih lanjut, Endah mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait layanan kesehatan di RSUD Kota Bogor yang dinilai belum optimal. Ia menyoroti sejumlah persoalan mendasar, termasuk kekosongan stok obat, pasien yang tidak terlayani dengan baik, hingga kondisi pegawai yang kurang mendapat perhatian, seperti seragam kerja yang sudah tidak layak pakai.
“Yang seharusnya menjadi perhatian manajemen adalah peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan pegawai yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Banyak laporan yang masuk kepada kami, mulai dari pasien yang tidak mendapatkan obat hingga pegawai yang mengenakan seragam lusuh. Ini bukan sekadar masalah administratif, tetapi menunjukkan lemahnya perhatian terhadap aspek fundamental pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Dengan adanya polemik ini, Endah meminta agar manajemen RSUD Kota Bogor lebih mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta berempati terhadap kondisi pelayanan kesehatan yang masih membutuhkan banyak perbaikan.
Red/Zakar
