Investigasi Tambang Ilegal di Balapulang Tegal: Ekosistem Sungai dan Perbukitan Jati Terancam Krisis Ekologis
lidikkrimsus 
TEGAL, Lidikkrimsus.co.id — Praktik pertambangan batuan yang diduga kuat ilegal ditemukan beroperasi secara masif di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.
Berdasarkan penelusuran lapangan tim investigasi pada Sabtu (7/11/2026), aktivitas ekstraksi sumber daya alam tersebut ditengarai berlangsung tanpa dokumen perizinan resmi serta memicu degradasi lingkungan yang serius.
Aktivitas penambangan yang diduga dikoordinasikan oleh seorang pemodal berinisial RHM tersebut dilakukan secara eksploitatif. 
Saat tim redaksi berupaya melakukan konfirmasi di lokasi guna memenuhi kaidah keberimbangan berita, para pekerja lapangan memilih bungkam dan enggan memberikan keterangan terkait legalitas operasional perusahaan maupun pihak penanggung jawab.
Indikasi Kerusakan Ekologis dan Infrastruktur
Berdasarkan observasi langsung di area pertambangan, terdapat empat dampak krusial yang mengancam keseimbangan ekosistem dan fasilitas publik di wilayah tersebut:
• Degradasi Ekosistem Sungai: Pengerukan material batu secara masif di dasar sungai telah merusak struktur morfologi aliran air. Kondisi ini mengubah daerah aliran sungai (DAS) yang semula jernih menjadi cekungan-cekungan dalam yang rentan memicu erosi tebing.
• Deforestasi Kawasan Perbukitan: Pembukaan akses jalan tambang dilakukan dengan menebang tegakan pohon jati di area perbukitan. Hilangnya vegetasi penahan air ini secara signifikan meningkatkan kerentanan wilayah terhadap ancaman bencana tanah longsor.
• Kerusakan Infrastruktur Publik: Mobilitas armada truk pengangkut material dengan tonase berlebih (over dimension over loading) telah memperparah kerusakan ruas jalan umum warga, membebani anggaran pemeliharaan infrastruktur daerah.
• Ketimpangan Ekonomi Lokal: Material batu alam hasil eksploitasi didistribusikan ke luar daerah untuk kepentingan komersial pihak tertentu, sementara masyarakat lokal menanggung eksternalitas negatif berupa penurunan kualitas lingkungan.
Konsekuensi Yuridis dan Potensi Pelanggaran Regulasi
Secara hukum, pengelolaan sumber daya mineral dan batubara berada di bawah penguasaan negara dan wajib tunduk pada regulasi perizinan yang ketat. Apabila terbukti beroperasi tanpa izin resmi, aktivitas tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan:
1.Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang mewajibkan setiap usaha pertambangan memiliki perizinan berusaha dari pemerintah sesuai jenis komoditasnya.
2.Pasal 158 UU Minerba, yang mengatur ancaman sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun serta denda paling banyak Rp100 miliar bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin resmi.
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait kepatuhan pemenuhan standar perizinan berusaha berbasis risiko dan kelayakan lingkungan hidup.
Dampak Sosio-Ekologis dan Desakan Penegakan Hukum
Akumulasi kerusakan lingkungan di hulu dan aliran sungai kini berdampak langsung pada keselamatan warga Desa Bukateja. Masyarakat menghadapi peningkatan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang, pendangkalan sungai, ancaman longsor di sekitar permukiman, serta terhambatnya mobilitas akibat rusaknya akses jalan desa.
Kerugian materiil maupun imateriil masyarakat ditaksir mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.
Menanggapi temuan tersebut, Ketua Umum Lembaga Garda Radjawali, M. Miftakhussurur Hadinagoro, mengecam keras praktik eksploitasi yang dinilai merugikan negara dan mengabaikan keselamatan publik.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk perampasan kekayaan negara yang merugikan masyarakat luas. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan adalah kejahatan ekologis terhadap masa depan generasi kita.
Aparat penegak hukum dan instansi terkait tidak boleh melakukan pembiaran,” tegas Miftakhussurur dalam keterangannya.
Rekomendasi dan Tuntutan Audit
Redaksi Sidikkriminal.co.id bersama elemen masyarakat mendesak Kepolisian Resor (Polres) Tegal, Kejaksaan Negeri, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Kabupaten Tegal untuk segera mengambil langkah konkret:
• Melakukan inspeksi mendadak dan audit legalitas terhadap seluruh aktivitas penambangan yang terafiliasi dengan inisial RHM di Kecamatan Balapulang.
• Menghentikan sementara seluruh operasional lapangan guna mencegah meluasnya kerusakan ekologis dan potensi bencana alam.
• Menegakkan supremasi hukum secara transparan dan akuntabel tanpa pandang bulu apabila ditemukan unsur tindak pidana pertambangan maupun perusakan lingkungan.
Tim redaksi akan terus mengawal perkembangan kasus ini sebagai bentuk komitmen fungsi kontrol sosial pers demi menjamin hak-hak warga Desa Bukateja atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Laporan: Liza Amelia / Tim Redaksi Sidikkriminal.co.id.
Redaksi Lidikkrimsus.co.id.
Tagar: #TambangIlegalTegal #SelamatkanBukateja #SupremasiHukumLingkungan
