DIDUGA PROYEK REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN TK PERTIWI SIDAMULYA DESA LOSARI LOR TAK SESUAI SPESIFIKASI TEKNIS
Andre Antonio 
Oplus_131072
Brebes//lidikkeimsus.co.id – Dugaan Kejanggalan Revitalisasi TK PERTIWI SIDAMULYA desa Losari lor Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Diduga tak sesuai RAB senilai Rp. Rp. 485.218.415,-yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan.
Proyek yang dikerjakan secara swakelola tersebut diduga
pelaksana yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Sehingga asal jadi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan revitalisasi TK Pertiwi SIDAMULYA perlu dipertanyakan
adapun dalam kegiatannya
Nama Pekerjaan : Revitalisasi Satuan Pendidikan TK PERTIWI SIDAMULYA
Jumlah Dana : *Rp. 485.218.415,-*
Sumber Dana : APBN Tahun Anggaran 2026
Pelaksana : Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) TK Pertiwi Sidamulya
Lokasi : Sidamulya, Desa Losari Lor, Kec. Losari, Kab. Brebes
Waktu Pelaksanaan : 4 Bulan (120 Hari Kalender) hasil investigasi dari kepala sekolah diruangan meja kerjanya TK Pertiwi SIDAMULYA DESA LOSARI LOR menyampaikan pada tim awak media
Sebelum ada bantuan program proyek pembangunan revitalisasi sekolah .
saya atas nama kepala sekolah TK Pertiwi SIDAMULYA Saya membangun TK ini dengan dana biaya pribadi sendiri dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan TK belum selesai
secara spontan diperhentikan oleh pihak pelaksana untuk melanjutkan pekerjaan dari proyek pembangunan revitalisasi sekolah dari anggaran APBN
Dalam kegiatan proyek pembangunan revitalisasi TK Pertiwi SIDAMULYA hanya :
a.Ruang kelas 1.dianggarkan 112 juta hanya melanjutkan bangunan atap saja
b.Ruang kelas 2(dua) dianggarkan 83.juta terlihat tembok masih utuh tidak adanya renovasi.terlihat hanya plapon yang baru
c. Ruang UKS terlihat bangunan baru menurutnya dianggarkan 84 juta dengan luas bangunan 6×4 meter . taman bermain di anggarkan Rp 100 juta naman hanya beberapa unit permainan saja , Diduga belum selesai
Sorotan utama tertuju pada dugaan penggunaan material kesemprawutan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
Untuk tembok dipakai herbel dan tidak adanya as tembok yang dicor dengan besi berdiameter 12 mn m untuk menyadar herbel hanya sebagian pojok nya saja sehingga diduga berat memikul beban yang diatas / benturan
Arah aing yang berlawanan
Sehingga pengurangi nilai volume nya ketidak sesuaian material berpotensi memengaruhi mutu konstruksi dan ketahanan bangunan yang nantinya digunakan sebagai sarana pendidikan anak usia dini.
Diduga penyimpangan dalam proyek revitalisasi satuan pendidikan bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan tindak pidana yang diancam dengan hukuman berat:
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,Pasal 2: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 24 & 54: Penyedia jasa wajib melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan standar teknis. Hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dapat diminta perbaikan, dan jika tidak dilaksanakan, dapat dikenakan sanksi hingga pemutusan kontrak serta tuntutan ganti rugi.
UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP , Pasal 603-606: Tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan menyalahgunakan wewenang diancam pidana penjara yang berat . Kepala sekolah yang menandatangani kesepakatan P2SP memikul tanggung jawab mutlak atas segala penyimpangan yang terjadi.
Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2025: Program revitalisasi wajib dilaksanakan sesuai spesifikasi dan ketentuan. Pelaksanaan yang asal jadi adalah pelanggaran langsung terhadap mandat presiden
Pemerintah dan instansi berwenang juga diharapkan menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan. Apabila ditemukan ketidak sesuaian, langkah penanganan perlu dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
WAKHIDIN
