lidikkrimsus 
Nasional, Lidikkrimsus.co.id – Tidak mengherankan jika perdebatan dan sengketa hukum saat ini seolah-olah hanya menjadi konsumsi dan dialami oleh para penegak hukum serta pihak-pihak yang terjerat kasus itu sendiri.
Belakangan ini, muncul fenomena yang cukup memprihatinkan terkait tindakan hukum yang terus-menerus diperdebatkan oleh kalangan elite hukum. Mereka adalah para ahli hukum, pihak yang memperkarakan hukum, hingga pihak yang terhukum.
Hukum di Indonesia saat ini dirasakan hanya berputar di lingkaran mereka sendiri. Kedua belah pihak yang bersengketa beserta para ahli hukum kerap terjebak ke dalam apa yang bisa disebut sebagai “kemaksiatan hukum”.
Istilah Maksiat Hukum dapat dimaknai sebagai tindakan penyalahgunaan hukum untuk menindas atau melahirkan keputusan yang tidak adil. Ketika hukum diterapkan untuk mendzolimi seseorang melalui rekayasa perkara, hal itulah yang disebut sebagai kemaksiatan hukum sekaligus bentuk kedzaliman yang nyata terhadap pihak yang diperkarakan.
Sayangnya, sangat jarang para ahli hukum yang menyimpulkan dan menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya. Akibatnya, masyarakat merasakan dengan sangat jelas bahwa penegakan hukum belakangan ini terasa kian rapuh.
Hukum seolah-olah hanya berlaku dan menjerat tiga pihak, yaitu:
Ahli hukum
Penegak hukum
Pihak yang terhukum
Pada akhirnya, simpang siurnya penegakan hukum hanya menjadi urusan ketiga lingkaran tersebut. Sementara bagi masyarakat luas, hukum sering kali disimpulkan tak lebih dari sekadar permainan penguasa melalui mekanisme formal.
Fenomena inilah yang memperlihatkan betapa dahsyatnya kemaksiatan hukum di negeri ini.
Hukum di negara yang berslogan “Negara Hukum” ini dinilai gagal berjalan secara normatif demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebaliknya, ideologi individual dan kepentingan pribadi kerap dijadikan siasat untuk menjerat seseorang tanpa memedulikan kebenaran hukum yang hakiki.
“Tidak heran jika masyarakat menilai hukum di negeri ini hanya menjadi mainan mereka yang berkuasa, bukan untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Mbah Anton, seorang tokoh masyarakat dari Pantura, Brebes.
“Oleh karena itu, kami sangat berharap kepada pemerintah—baik pusat maupun daerah—untuk selalu mengontrol jalannya penegakan hukum. Hukum harus diselenggarakan secara transparan demi menegakkan keadilan yang sesungguhnya, sekaligus mengimplementasikan Sila ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, tanpa adanya kemaksiatan hukum,” pungkasnya.
Red.
