TEGAL Lidikkrimsus.co.id – Dugaan pemindah tanganan proyek Revitalisasi SDN PASAREAN 01kec Pagerbarang kb Tegal diduga tidak sesuai dengan R A B da juga pihak ketiga (kontraktor/pemborong) menjadi Sorotan publik dan viral di media sosial Karena melanggar Petunjuk Teknis (Juknis) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Sesuai aturan resmi pemerinta melainkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan.
Seluruh anggaran bantuan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan wajib Dikerjakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) bersama Masyarakat setempat, bukan Dipihak ketigakan.
Adapun dalam kegiatan
Kegiatan: Bantuan pemerintah program revitalisasi dan USB Satuan pendidik
Nama sekolah : SDN PASAREAN 01 KEC PAGERBARANG kab Tegal
Pelaksana: P2SP
Waktu Pelaksana : 120 ( setus Dua puluh ) hari kalender
Sumber Dana : APBN Tahun anggaran 2026
Ajumlah Dana : Rp 655,268 .000,0;
( Enam ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah
Hasil investigasi dari salah satu tukang Bangunan yang tidak mau disebut namanya menuturkan pada awak media
Tungkan bangunan tersebut asal dari desa setempat dan juga daerah lainnya
Adapun dalam kegiatan tersebut
Dari keterangan di lokasi beberapa Para pekerja menyampaikan bahwa Pembangunan proyek revitalisasi SDN PASAREAN 02 kec Pagerbarang kb Tegal,
Program proyek pembangunan revitalisasi ini di bawah instruksi seseorang yang berinisial. A…selaku pihak ke-3 ( pemborong ) dan untuk bahan bangunan tidak ada kayu kruwing alias campuran, tidak ada penambahan peninggian tembok dan juga tidak memakai blandar beton hanya memakai kayu bekasan untuk blandar
Pengawas maupun Bu LILIS HERAWATI S.Pd. SD M..Pd selaku kepala sekolah SDN PASAREAN 01 kc Pagerbarang kab Tegal tidak ada ditempat lokasi proyek tersebut
Proyek program revitalisasi Satuan pendidikan sudah jelas bisa di katakan bahwa pelaksanaan program Revitalisasi sekolah tersebut Menggunakan jasa kontraktor ( pihak Ke-3 ) dan diduga tidak sesuai dengan R A B tentunya bertentangan dengan Mekanisme program ini secara Swakelola
Metode swakelola: Pengerjaan Dilakukan secara gotong royong Melibatkan warga sekolah dan Masyarakat sekitar agar tepat sasaran.
Pengawasan: Membuka partisipasi Masyarakat dan komite sekolah untuk Mengawasi penggunaan anggaran.
Panitia sekolah/komite justru diduga Disalah gunakan diborongkan atau Dialihkan pengerjaannya kepada pihak Ketiga,
Di mana P2SP hanya dicatut namanya pada papan proyek.
Konflik Kepentingan:
Sedangkan papan informasi tidak ada nama CV / PT alias untuk mengelabuhi Publik seakan akan proyek revitalisasi PAUD swakelola padahal di borong / Pihak ketiga
Apabila dikaji juklak juknis dan Mekanisme Pelaksanan program Revitalisasi SDN PASAREAN 01 diduga Telah melanggar UU TIPIKOR Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999)
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur tentang Jenis-jenis tindak pidana korupsi khusus yang dilakukan oleh pegawai Negeri atau penyelenggara negara Dengan ancaman pidana berat, yaitu Penjara seumur hidup atau pidana Penjara 4 sampai 20 tahun, serta Denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.
Terpampang di Papan Informasi Pelaksana P2SP Komiteu Sekolah Tugasnya Sebatas Mengawasi
Proyek program revitalisasi diduga di Borongkan (Pihak Ketiga) maupun tidak sesuai dengan R A B Jika diduga terbukti dinas pendidikan dan kebudayaan praktik jual beli paket Pekerjaan, perbuatan tersebut Memenuhi unsur tindak pidana Penyalah gunaan wewenang dan dapat Diproses …secara hukum yang berlaku
Di mohon pihak pekab Brebes oknum Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan ( P2SP ) diproses secara Hukum yang berlaku.
Reporter WAKHIDIN
