BREBES,Lidikkrimsus.co.id – Tokoh masyarakat Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Anton, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait penetapan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (transaksi digital).
Kendati demikian, ia menekankan bahwa kewenangan pemungutan pajak tersebut harus dibarengi dengan transparansi pengelolaan anggaran serta perluasan ruang kontrol sosial bagi masyarakat.
Dalam keterangannya di Brebes, Anton menilai penyesuaian regulasi perpajakan di era ekonomi digital merupakan langkah yang wajar guna mengoptimalkan pendapatan negara.
Menurutnya, rakyat sebagai pelaku transaksi—baik di sisi pembeli maupun penjual—pada prinsipnya siap mematuhi ketentuan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah pusat dalam menata dan menetapkan pajak transaksi digital elektronik. Silakan kebijakan tersebut dijalankan sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian fiskal bangsa,” ujar Anton.
Namun, Anton menggarisbawahi bahwa legitimasi pemungutan pajak sangat bergantung pada akuntabilitas penggunaannya.
Ia mendesak pemerintah pusat untuk membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas guna menjalankan fungsi pengawasan sosial terhadap jalannya roda pemerintahan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebagai langkah konkret, Anton mengusulkan agar pemerintah pusat membentuk tim pengawas independen yang beranggotakan perwakilan warga masyarakat sipil.
Tim ini diharapkan memiliki mandat untuk mengawasi kinerja penyelenggara negara dan mengevaluasi tata kelola anggaran secara ketat dan objektif.
“Rakyat menuntut jaminan bahwa setiap rupiah yang ditarik dari pajak masyarakat benar-benar kembali untuk kemaslahatan publik.
Kehadiran tim pengawas independen dari unsur masyarakat sangat krusial untuk mencegah potensi penyimpangan, kebocoran anggaran, maupun praktik korupsi oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap sinergi antara kepatuhan wajib pajak dan ketatnya pengawasan publik dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Redaksi.
