Kabupaten Tegal//lisikkrimsus.co.id – Surono hari Jumat 13 November 2026 mendesak agar Kepala Desa Brekat , Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal harus kembalikan uang negara , dan diberhentikan sementara pasca LHP yang yang menyebutkan ada kerugian negara dan harus kembalikan uang negara sebanyak Rp 200 juta lebih .
Ia mendesak hasil pemeriksaan LHP dari Inspektorat Kabupaten Tegal yaitu harus mengembalikan uang negara yang telah dipakai Pemerintah desa Brekat dipimpin oleh saudara Sabar.
Menurutnya hasil pemeriksaan paling lama 2 bulan setelah dimulainya laporan yaitu tanggal 5 Oktober 2026, tapi hingga Jumat 13 November 2026, belum ada tindakan dari pemerintah Kabupaten Tegal.
Dan waktu pengembalian sudah selesai 5 Oktober lalu, tapi kenapa hingga saat ini belum ada pengembalian uang dan tidak ada tindakan pemberhentian sementara hal itu yang dipertanyakan Surono
Ia menegaskan masalah ini harus secepatnya , dalam satu minggu harus selesai, kalau tindakan tidak dilakukan maka hal ini dinilai sudah cacat hukum.
Bahkan ia menanyakan di hadapan salah satu pejabat dia itu Sutanto Kepala Bidang APD ” kenapa sampai hingga saat ini lebih dari 3 bulan Pemerintah Kabupaten Tegal tidak ada tindakan, baik dari Dinpermades , Camat Tarub, atau Bupati Tegal.
Menjawab masalah itu Sutanto Kepala Bidang administrasi pemerintahan Desa ditemui hari Jumat 13 November 2026 mengatakan bahwa dari pemerintah Kabupaten atau tidak melindungi Kepala Desa Brekat , namun mengenai pengembalian lagi ditangani oleh Bu Etik bagian yang menangani Bumdes dari Dinpermades Kabupaten Tegal.
Ia juga mengungkapkan bahwa mengenai pengembalian ke RKD, dilakukan bertahap, beberapa waktu lalu sudah ada pengembalian ke RKD .
Untung mantan ketua BPD desa berkat mengatakan bahwa pihaknya sudah membuat surat dengan nomor 026/10/bpd dari berkat 2026 tertanggal 7 Oktober 2026, Kepada Bupati, kepada inspektorat, kepada Kepala Dinpermades, Camat Tarub, Di tentang usulan pemberian kepala desa Brekat sementara.
Namun hingga saat ini cuma 13 November 2026 tidak ada tindak lanjut, perihal surat tersebut, Padahal sudah jelas Peraturan Bupati menyebutkan Kalau tidak ada pengembalian kerugian negara dari maka jabatan kades diberhentikan sementara, keluhnya.
Namun ada yang aneh Camat tarub sekarang jabatannya PLT, kepala dan kepala dinpermades juga masih PLT, otomatis mereka beralasan , jabatan camat dan Dinpermasmades belum definitif jadi nggak bisa ambil keputusan.
reporter Teguh
