Anton Ande 
Pasaman Barat – Lidikkrimsus.co.id- Pilwana Pasbar 2026 merupakan paket hemat, di mana Anggaran Rp3 Miliar Tanpa Honorarium Panitia yang memadai melainkan Fokus Penuh pada Logistik & Efisiensi dan operasional.
Total pagu indikatif capai Rp8 miliar; alokasi per kecamatan Rp350 juta termasuk pengamanan — Transparansi DPA jadi kunci, pembiayaan operasional terjamin, panitia bekerja atas dasar kesadaran & gotong royong
Menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah, Pemkab Pasaman Barat menerapkan konsep “paket hemat keluarga” untuk penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Tahun 2026.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN), Syaikul Putra, menjelaskan secara terbuka rincian anggaran agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.
“Konsep ini bukan berarti mengurangi kualitas, melainkan memprioritaskan apa yang paling dibutuhkan.
Di tengah efisiensi anggaran, kita tetap pastikan demokrasi berjalan lancar,” ujarnya dalam sosialisasi, dengan frasa “paket hemat keluarga” bermakna tanggung jawab bersama seluruh warga nagari.
Rincian Anggaran: Transparan & Berbasis Kebutuhan Lapangan
Dari pagu indikatif keseluruhan yang mencapai Rp8 miliar lebih, dialokasikan secara bertahap sesuai fungsi:
Operasional inti: Rp3 miliar — tidak ada alokasi honorarium dari APBD Kabupaten
Pos terbesar: Rp1,8 miliar khusus sewa alat angkut & distribusi logistik
Per kecamatan: Rp350 juta — mencakup operasional dasar serta biaya pengamanan TNI-Polri
Dukungan masyarakat: Rp4,7–4,8 miliar dialokasikan untuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan lembaga sosial lainnya
Mengapa logistik menjadi prioritas utama?
Pasaman Barat memiliki tantangan geografis yang luas, terdiri dari 87 nagari yang tersebar di 11 kecamatan, banyak di antaranya berada di daerah terpencil.
Anggaran transportasi memastikan peralatan E voting, perangkat lainnya, dan peralatan pemilihan sampai tepat waktu dan aman.
Penjelasan penting:
“Tanpa honorarium” berarti tidak ada insentif tunai dari anggaran kabupaten.
Hal ini tidak berarti panitia dibiarkan bekerja tanpa dukungan — seluruh biaya operasional, konsumsi, dan kebutuhan teknis tetap ditanggung sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Panitia bertugas sebagai relawan atas dasar kesadaran bersama, bukan transaksi materi.
Perbandingan Objektif: Realitas Skala Pemilihan
Untuk memberikan gambaran yang jelas, Syaikul membandingkannya dengan penyelenggaraan Pilkada yang memiliki skala jauh lebih besar:
“Kalau Pilkada tingkat kabupaten hibahnya mencapai Rp32 miliar — karena cakupannya luas, aturannya lebih ketat, dan standarnya berbeda.
Sedangkan Pilwana adalah demokrasi tingkat akar rumput yang dijiwai semangat gotong royong.”
Penjelasan ini dimaksudkan agar masyarakat memahami bahwa besaran anggaran sudah dihitung secara proporsional, bukan berarti Pemkab tidak serius.
Mekanisme Pembiayaan Lengkap
Selain anggaran kabupaten, penyelenggaraan juga diatur secara berjenjang:
– APBD Kabupaten: Menanggung logistik, transportasi, sosialisasi, dan dukungan teknis
– APB Nagari: Dapat dialokasikan untuk kebutuhan tambahan sesuai kemampuan dan musyawarah warga
– Badan Permusyawaratan Nagari (BPN/Bamus): Berperan sebagai perencana, pengawas penggunaan dana, dan penjamin akuntabilitas
“Setiap rupiah bisa dicek di DPA kami. Tidak ada yang tersembunyi. Transparansi ini adalah jaminan agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan pemilihan, bukan hal lain,” tegasnya.
Diskusi Honorarium Ditutup: Fokus Beralih ke Tugas
Di akhir penjelasan, narasumber menegaskan batasan terkait pembahasan insentif:
“Honorarium sudah diatur baku dan tidak dapat dinegosiasikan lagi.
Mulai sekarang, jangan lagi diperdebatkan — mari kita arahkan energi pada bagaimana menyelenggarakan pemilihan yang bersih dan lancar.”
Pernyataan ini bukan larangan informasi, melainkan penegasan agar persiapan tidak terganggu oleh hal yang sudah pasti.
Mentalitas panitia diharapkan berubah:
bekerja demi kepercayaan masyarakat dan masa depan nagari, bukan semata-mata imbalan materi.
Melengkapi Narasi Utuh Pilwagnag 2026
Dengan diterbitkannya berita ini, terbentuklah kerangka lengkap yang kokoh:
Kombinasi semua aspek ini menjadi bukti bahwa Pilwana Pasaman Barat 2026 dibangun bukan hanya di atas kertas, melainkan di atas pondasi kepercayaan, musyawarah, dan tanggung jawab bersama — demi menghasilkan pemimpin nagari yang sah, adil, dan diterima sepenuh hati oleh seluruh warga. (IPENDI Plr)
