lidikkrimsus 
Oplus_131072
Brebes, Lidikkrimsus.co.id DN-II Aksi Demo Warga Desa Kedungoleng, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Desa Kedungoleng Pada hari inia Rabu, (8/1/2025).
Mereka menuntut transparansi dalam pengelolaan Dana Desa yang diduga penuh penyimpangan, khususnya terkait proyek pembangunan Gedung Serba Guna dan berbagai program sosial lainnya.
Beberapa isu yang menjadi sorotan utama dalam aksi ini adalah pembangunan Gedung Serba Guna di Dukuh Cigobang, penggunaan dana PPKM tahun 2022, dana Pemuda 2024, pemberdayaan perempuan, dana untuk anak putus sekolah, serta dana FKD.
Peserta aksi, yang sebagian besar menggunakan kendaraan lengkap dengan pengeras suara, membawa pamflet-pamflet bernada tajam, seperti “Pemdes Kedungoleng Diduga Korupsi Anggaran Gedung Serba Guna di Dukuh Cigobang,” “Dana Desa untuk Disalurkan Bukan untuk Rayahan,” dan “Pemdese ora Lumrah, Masyarakat Gerah” (Pemerintah Desa tidak wajar, masyarakat resah).
Kordinator aksi, Karyoto, melalui pengeras suara mengimbau agar massa tetap tertib dan menjaga aksi tetap kondusif. “Ini aksi damai, kita hanya ingin kejelasan dari Pemdes. Dana Desa ini milik rakyat, bukan untuk rayahan,” serunya, yang disambut gemuruh dukungan dari massa.
Di tengah aksi, muncul sejumlah ungkapan sinis dari warga, seperti “Pemdese Pinter, Rakyate Klenger” (Pemerintah Desa pintar, rakyat kelaparan) dan “Kadese mundur, Kadesnya merangkap pemborong.” Ungkapan ini menunjukkan ketidakpuasan warga terhadap pengelolaan anggaran yang diduga tidak transparan serta dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa.
Bidan Desa Kedungoleng, Marina, yang turut hadir, menyampaikan kekecewaannya atas ketidakjelasan anggaran kesehatan. “Kami, bersama kader-kader posyandu, telah bekerja sepenuhnya dengan maksimal. Namun, anggaran untuk kesehatan belum dicairkan. Kami terpaksa menggunakan dana talangan yang hingga kini belum digantikan. Ini merupakan amanat dari kader-kader posyandu yang telah bekerja sepenuhnya,” ungkap Marina.
Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Kedungoleng, Tefur, dalam sambutannya juga mengungkapkan keluhan terkait ketidaktransparanan pengelolaan Dana Desa. “Kami dari BPD ketika meminta laporan selalu diputar-putar. Kami sudah mengingatkan untuk transparansi, namun tidak dihiraukan, sehingga aksi seperti ini pun terjadi. Jadi, jangan salahkan masyarakat ketika mereka melakukan aksi,” ujarnya.
Menanggapi tuduhan penyimpangan dana desa, Kepala Desa Kedungoleng, yang didampingi oleh Forkompincam Kecamatan Paguyangan, menyatakan kesiapan untuk diaudit. “Kami siap diaudit, baik secara fisik maupun non-fisik, terkait tuduhan penyimpangan dana desa,” ungkap Kades.
Aksi ini berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi potensi kericuhan. Para warga berharap agar tuntutan mereka untuk transparansi dan kejelasan penggunaan Dana Desa dapat segera dipenuhi.
Red, Bontot W
