Anton Ande 
Pasaman Barat, Lidikkrimsus.co. id – Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah, Senin (15/6 – 2026) hadiri pencanangan Sensus Ekonomi Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman kantor bupati, Simpang Empat.
Sensus ekonomi, dilakukan jajaran iro Pusat Statistik (BPS) Pasaman Barat, dibuka Bupati, Yulianto, dihadiri kepala BPS bersama jajaran, kepala Organisasi Peringkat Daerah (OPD) terkait, dilakukan usai apel pagi ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemda Pasaman Barat.
Ketua DPRD, Dirwansyah, sampaikan, sensus ekonomi 2026, merupakan upaya jitu dan kongkret dilakukan jajaran BPS, seperti di Pasaman Barat, mendata sekaligus ferivikasi terhadap aspek ekonomi di tengah masyarakat di setiap kecamatan hingga pelosok negeri di daerah ini.
Sensus ini, ulasnya, menjadi momentum menghadirkan data ekonomi yang valid dan berkualitas, sehingga mampu mendukung penguatan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati, Yulianto, mengatakan sensus ekonomi merupakan program strategis nasional yang diselenggarakan BPS setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia secara menyeluruh.
Menurutnya, pelaksanaan sensus memiliki arti penting di tengah perubahan struktur ekonomi, pesatnya perkembangan teknologi digital, serta dinamika ekonomi global yang terus berkembang.
“Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya tanggung jawab BPS, tetapi tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat harus berperan aktif mendukung pelaksanaannya,” ujar Yulianto.
Ia menambahkan, data yang dihasilkan melalui sensus akan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan masa depan.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Pasaman Barat berkomitmen memberikan fasilitasi penuh kepada petugas lapangan dan seluruh tahapan kegiatan yang dilaksanakan BPS.
“Saya instruksikan kepada seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, serta pihak terkait untuk membantu dan memfasilitasi pelaksanaan sensus sesuai kewenangan masing-masing,( IPR)
