Pasbar, LIDIK KRIMSUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat (Pasbar) mengikuti rapat Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Sumatera secara virtual, Jumat (27/2- 2026), di Ruang Balkon Bupati Pasaman Barat.
Kegiatan tersebut diikuti Sekretaris Daerah Pasbar Doddy San Ismail, Asisten Administrasi Umum Harlina Syahputri, serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyampaikan bahwa Kementerian PPN/Bappenas memiliki sejumlah tugas dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.
“Tugas tersebut antara lain menyusun rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan rencana aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
Ia menambahkan, kementeriannya juga berkoordinasi dengan para menteri/kepala lembaga terkait serta pemerintah daerah dalam percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Selain itu, koordinasi dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) terkait pendampingan serta penyediaan infrastruktur integrasi dan interoperabilitas data antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Renduk PRRP Sumatera) untuk memastikan pemulihan dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, serta berbasis perencanaan yang komprehensif dan lintas sektor,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Tito Karnavian, memaparkan perkembangan jumlah korban terdampak bencana per 26 Februari 2026.
Ia menyebutkan, di Provinsi Sumatera Barat jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 267 orang dan 70 orang dinyatakan hilang. Saat ini, tidak ada lagi pengungsi yang berada di tenda darurat.
Selain itu, dipaparkan pula data jumlah keluarga berdasarkan tingkat kerusakan rumah, progres penyaluran bantuan stimulan rumah rusak ringan dan sedang, serta progres pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
“Usulan huntara di Sumatera Barat sebanyak 732 unit. Sebanyak 721 unit telah selesai dibangun atau mencapai 98,50 persen. Di samping itu, usulan pembangunan huntap di Sumatera Barat berjumlah 3.750 unit di 16 kabupaten/kota. Sebanyak 817 unit sedang dibangun di tiga kabupaten/kota, yakni 160 unit di Kabupaten Agam, 43 unit di Kota Padang Panjang, dan 614 unit di Kota Padang. Dari jumlah tersebut, belum ada yang selesai 100 persen,” paparnya.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menerima audiensi Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (23/2). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut percepatan pemulihan pascabencana yang terjadi pada November 2025.
Dalam audiensi itu, Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa total kerusakan dan kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai Rp33 triliun.( IPR )
About the Author
