Ratusan Miliar Anggaran BRIN Disorot! LSM KCBI Desak Audit Forensik dan Bongkar Dugaan Tender Bermasalah
lidikkrimsus 
BOGOR, Lidik Krimsus– Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), lembaga yang seharusnya menjadi episentrum integritas ilmiah dan kemajuan teknologi bangsa, kini justru diterpa sorotan tajam terkait transparansi tata kelola anggarannya. Berdasarkan dokumen hasil investigasi dan pelacakan digital, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam proses tender proyek infrastruktur dan pengadaan fasilitas yang bernilai fantastis.
Menyikapi temuan tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) Pimpinan Cabang Bogor angkat bicara dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, maupun Kepolisian, untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh dan mengusut tuntas indikasi rasuah di tubuh BRIN.
Sederet Proyek Bermasalah: Dari Pembatalan Misterius hingga Tender Puluhan Miliar
Berdasarkan dokumen yang dihimpun tim investigasi, kejanggalan pertama terendus pada pelacakan LPSE LIPI (sebelum melebur ke dalam BRIN) melalui berkas CamScanner 06-07-2026 16.20 (1).jpg. Dokumen tersebut mengungkap Pengumuman Pembatalan Tender untuk paket pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Fasilitas Green House Biodiversitas (Paket 4) dengan Kode Tender 2701362.
Alasan resmi yang dicantumkan dalam sistem adalah terjadinya perselisihan pendapat atas hasil pemilihan, di mana Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) menyetujui penolakan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pembatalan di tahap akhir seperti ini kerap kali menjadi indikasi adanya ketidakberesan atau “tarik-menarik kepentingan” di balik layar dalam penentuan pemenang proyek.
Tidak berhenti di sana, dokumen CamScanner 06-07-2026 16.20.jpg membeberkan hasil evaluasi proyek raksasa berkode tender 7115760 untuk Pengadaan Primata Cage NHP Fasilitas ABSL3 dengan Nilai Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp 69.619.200.000,00 (Rp 69,6 Miliar). Proyek fantastis ini dimenangkan oleh PT Tamaro Jaya Indonesia dengan harga penawaran terkoreksi senilai Rp 66.068.620.800,00.
Sorotan tertuju pada rekam jejak, kualifikasi, serta proses pembuktian kualifikasi dari pemenang tender tersebut. Mengingat pengadaan fasilitas laboratorium sensitif sekelas Animal Biosafety Level 3 (ABSL3) membutuhkan spesifikasi yang sangat ketat, LSM KCBI mempertanyakan apakah evaluasi administrasi, teknis, dan harga tersebut sudah berjalan murni tanpa adanya rekayasa atau pengaturan skor demi memenangkan pihak tertentu.
Kejanggalan semakin menebal ketika melihat dokumen CamScanner 06-07-2026 16.21.jpg yang mencatat data “Peserta Tender Tahap I” untuk megaproyek dengan Nilai Pagu dan HPS sebesar Rp 186.500.000.000,00 (Rp 186,5 Miliar) dan Rp 186.494.819.102,9 Miliar. Dalam lembar evaluasi tersebut, terlihat gugurnya sejumlah BUMN karya besar serta perusahaan swasta nasional terkemuka pada saat Aanwijzing atau tahapan evaluasi teknis dan harga, di mana banyak peserta mendapatkan skor akhir 0%. Pola persaingan yang tidak sehat dan dugaan pengondisian rekanan (tender kurung) dicurigai kuat terjadi demi meloloskan pengantin tender yang sudah disiapkan.
Pernyataan Tegas Ketua LSM KCBI Cabang Bogor
Ketua LSM KCBI Pimpinan Cabang Bogor, Agussandi Marpaung, S.H., menegaskan bahwa lembaganya tidak akan tinggal diam melihat uang rakyat yang dialokasikan untuk ❤️ riset dan inovasi diduga kuat menjadi bancakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kami dari LSM KCBI Cabang Bogor meminta dengan tegas kepada Aparat Penegak Hukum (APH) — baik KPK, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Agung, maupun Tipidkor Kepolisian — untuk segera memanggil dan memeriksa para pejabat pembuat komitmen, pokja pemilihan, hingga kepala biro pengadaan di BRIN terkait proyek-proyek bernilai ratusan miliar ini,” ujar Agussandi Marpaung, S.H. dalam keterangan resminya kepada media, Senin (06/07/2026).
Pria yang akrab disapa Bung Agus ini menambahkan bahwa indikasi penyimpangan dalam pemanfaatan anggaran negara di BRIN harus dibongkar secara transparan.
“Dokumen-dokumen yang kami pegang, mulai dari pembatalan proyek Green House, tender pengadaan kandang primata ABSL3 senilai 69 miliar, hingga proyek raksasa 186 miliar rupiah yang penuh kejanggalan pada evaluasi pesertanya, menunjukkan adanya tata kelola yang tidak sehat. APH tidak boleh menunggu. Harus segera dilakukan pengusutan dan audit investigatif. Anggaran riset negara ini bersumber dari pajak rakyat, bukan untuk memfasilitasi dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kelompok tertentu. Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas,” tegasnya dengan nada tinggi.
Sampai berita ini diturunkan, tim investigasi masih berupaya meminta klarifikasi resmi dari Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan BRIN mengenai alasan pembatalan tender serta transparansi penentuan pemenang dalam proyek-proyek tersebut. LSM KCBI Cabang Bogor memastikan akan segera melayangkan laporan informasi resmi secara tertulis kepada pihak kejaksaan dan penegak hukum lainnya dalam waktu dekat.
(Red)
