Sekjen Kemendagri Dorong Pemprov DKI Jakarta Mampu Tingkatkan Kinerja sebagai Kota Global
lidikkrimsus 
Jakarta, LIDIK KRIMSUS -II Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja sebagai kota global. Pasalnya, berdasarkan capaian Indeks Kota Global, DKI Jakarta masih tertinggal dari sejumlah kota global di kawasan Asia Tenggara.
Hal itu disampaikan Tomsi saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Provinsi DKI Jakarta. Forum tersebut berlangsung di Balai Agung Pemprov DKI Jakarta, Rabu (23/4/2025).
“Tentunya ini merupakan suatu tantangan yang harus dapat diatasi,” ujarnya.
Ia berharap, Musrenbang penyusunan RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 Provinsi DKI Jakarta mampu menjaring berbagai masukan program prioritas pembangunan sekaligus menyelaraskannya. Menurutnya, salah satu isu strategis yang perlu diperhatikan adalah capaian kinerja kota global yang diukur melalui Indeks Kota Global.
Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta memerlukan sejumlah strategi untuk menaikkan peringkat sebagai kota global. Langkah tersebut antara lain melalui penguatan sektor ekonomi yang terkoneksi secara global, penciptaan kota yang layak huni, serta pengembangan moda transportasi dan infrastruktur yang terintegrasi. Upaya lainnya yakni menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan.
“Memaksimalkan mitigasi bencana, misalnya kualitas hutan, udara, hasil uji emisi, dan pengembangan sistem pengendalian banjir, serta sistem cepat respons masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tomsi menekankan bahwa penyusunan RPJMD dan RKPD tersebut sangat penting sehingga harus dilakukan secara optimal. Pasalnya, dokumen perencanaan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tanpa perencanaan yang tersusun dengan baik, pelaksanaan pembangunan daerah dapat kehilangan fokus bahkan mengalami tumpang tindih antarprogram.
“Serta sulit mengukur kinerja dan capaian pembangunan secara akurat,” jelasnya.
Tomsi berharap, penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026 Provinsi Jakarta dapat menjadi langkah awal penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada periode yang sama. Selain itu, momentum ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas koordinasi dan partisipasi lintas sektor maupun tingkatan pemerintahan.
“Kemudian mendorong inovasi akselerasi program-program inti dan mewujudkan Jakarta sebagai kota global dalam konteks kawasan aglomerasi,” jelasnya.
Di sisi lain, Tomsi menekankan kepada Pemprov DKI Jakarta agar melakukan belanja daerah dengan memperhatikan semangat efisiensi anggaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Sebagai informasi, forum tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Hadir sebagai tuan rumah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta, serta pejabat terkait lainnya.
Red
