Kapolres Brebes Pimpin Rakor, Ajak Forkopimda Brebes Berkomitmen Jaga Stabilitas Kamtibmas
lidikkrimsus 
BREBES//lidikkrimsus.co.od – Menanggapi potensi konflik sosial yang mungkin terjadi, Polres Brebes bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral pada Senin (4/8/2025) siang.
Digelar di Aula Tantya Sudirajati Polres Brebes, rakor ini dihadiri oleh puluhan perwakilan instansi dan tokoh penting, termasuk Wakil Bupati Brebes dan perwakilan dari TNI, Kejaksaan, Kemenag dan FKUB Kabupaten Brebes
Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah dalam sambutannya menekankan bahwa kerukunan dan persatuan adalah modal utama bangsa. Ia mengingatkan bahwa keberagaman yang ada seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemicu perpecahan.
“Konflik antar kelompok bisa membawa dampak negatif yang sangat luas, dari korban jiwa hingga terhambatnya pembangunan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menanggulanginya,” tegas AKBP Lilik.
Ia juga menyoroti beberapa potensi konflik sosial yang perlu diwaspadai, seperti gesekan terkait pengelolaan dana desa, perselisihan antar ormas dan perguruan pencak silat, serta konflik antar suporter dalam pertandingan sepak bola.
Senada dengan Kapolres, Wakil Bupati Brebes, Wurja menyampaikan pentingnya kerukunan masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Brebes yang damai. “Melalui rakor ini, kita harus bersama-sama merumuskan cara-cara penanggulangan konflik yang marak terjadi,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, adanya fungsi tiga pilar (Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah) sangat penting dalam mencegah konflik sosial demi terciptanya “Brebes Beres.”
Sementara itu dari TNI yang diwakili Danramil Brebes, Kapten Arh. Nediono menekankan perlunya kerja sama dari semua sektor untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Momen peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus ini disebutnya sebagai waktu yang tepat untuk memperkuat solidaritas masyarakat.
Sementara itu, dalam paparannya, AKBP Lilik Ardhiansyah menjelaskan strategi pencegahan konflik sosial. Ia menggarisbawahi pentingnya penguatan deteksi dini mulai dari tingkat Polsek sebagai basis, yang diperkuat oleh jaringan intelijen, dan diakhiri dengan penegakan hukum sebagai upaya terakhir.
Rakor ini juga membahas beberapa aspek yang memicu konflik, seperti masalah transparansi penggunaan dana desa, kritik terhadap pemerintah dari mahasiswa, serta keberadaan mantan narapidana terorisme di wilayah Brebes.
Selain itu, program-program pemerintah seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis juga menjadi perhatian bersama agar pelaksanaannya bisa dikawal untuk mencegah potensi gejolak di masyarakat.
Rapat koordinasi ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai wujud nyata keseriusan Forkopimda Brebes dalam mencegah dan menanggulangi konflik sosial. Komitmen ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi seluruh pihak untuk bekerja sama, termasuk dalam upaya deteksi dini dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan. ( Red )
