Staf Ahli Kementerian ESDM Anggawira Beberkan Strategi Pemerintah Atasi Ketergantungan Impor LPG
lidikkrimsus 
Jakarta, Lidikkrimsu.co.id — Pemerintah akan terus berupaya meningkatan produksi Liquefied Petroleum Gas (LPG). Hal itu dilakukan untuk menghindari ketergantungan impor yang jumlahnya masih besar.
Sampai sejauh ini tercatat, kebutuhan LPG di dalam negeri mencapai 78% dari total kebutuhan sebesar 8,825 juta ton. “Kita tahun ini kebutuhan kita tepatnya sekitar 8,825 juta ton ya,” kata Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bidang Percepatan Infrastruktur Migas, Anggawira.
“Jadi memang kita impornya cukup besar karena memang tadi kandungan rich gas kita sangat sedikit,” sambung Anggawira kepada dalam program Energy Corner, Kamis (05/12), seperti dilansir CNBC Indonesia.
Untuk mengatasi ketergantungan impor, menurut Anggawira, Kementerian ESDM telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menggenjot produksi LPG di dalam negeri. Pihaknya menargetkan produksi LPG bisa mencapai 3,5 juta ton pada tahun 2030.
Anggawira mengatakan, salah satu hal yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melibatkan pihak swasta untuk turut mengeksplorasi dan memproduksikan sumber gas dalam negeri yang bisa menghasilkan LPG dalam hal ini sumber gas Propane (C3) dan Butane (C4) di Indonesia.
“Memang ada beberapa model bisnis yang sedang kita kaji sehingga memang potensi untuk pembangunan produksi LPG ini bisa secara ekonomi bisa membuat pihak swasta lebih tertarik ya,” jelas Anggawira.
Saat ini saja, kata Anggawira, pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) sebanyak 17% sudah dikelola oleh pihak swasta. Sedangkan sebanyak 36% WK lainnya digarap melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sisanya, kata dia, digarap oleh PT Pertamina (Persero).
Dengan menggandeng pihak swasta, pemerintah juga perlu menyeimbangkan pasar termasuk harganya. Misalnya, harga LPG subsidi dan non subsidi yang bisa menjadi lebih kompetitif.
Maklum saja, saat ini harga LPG bersubsidi di Indonesia memang terhitung lebih murah bila dibandingkan dengan harga LPG non subsidi.
“Sehingga memang kalau memang pihak swasta memproduksi, ini apakah digunakan untuk dibeli pemerintah untuk LPG bersubsidi, atau bisa juga dilempar langsung ke market gitu loh,” katanya.
Dengan begitu, dia mengklaim pihak swasta tidak perlu khawatir lagi perihal investasi dan perhitungan balik modal dalam memproduksikan LPG di Indonesia.
Red,
